Pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri akibat pemalsuan mahar adalah pokok dalam penelitian ini sebagaimana kasus yang terjadi di kabupaten Kendal dalam putusan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl. Tergugat dan Penggugat telah melaksanakan perkawinan di KUA Kaliwungu Kendal dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp.1.000.000 (1 juta rupiah) namun Penggugat tidak menerima uang tersebut yang diterimanya berupa uang monopoli yang di hias didalam bingkai. Penggugat tidak terima sehingga mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kendal. Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pernikahan karena dapat melanggeng kan hubungan suami istri, mahar yang diberikan hanyalah sebagai wasilah bukan tujuan perkawinan sehingga tidak dapat membatalkan perkawinan. Dalam pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Kemudian dari paparan tersebut maka penulis mengambil rumusan masalah yakni sebagai berikut; Pertama, Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan mahar di Pengadilan Agama Kendal Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl? kedua, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan Hakim dalam perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl?. Penelitian yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian hukum Normatif-empiris yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan regulasi yang terkait isu hukum. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kualitatif dan disajikan dengan deskriptif.
Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa Akibat putusnya hukum pembatalan perkawinan maka hubungan suami istri dan perkawinan dianggap tidak pernah ada, serta tidak adanya masa iddah, hak mahar, dan nafkah bagi istri. Dalam pertimbanganya hakim menilai Dalam pertimbanganya hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi rukun perkawinan sebab tidak adanya mahar. Hal ini tidak tepat sebab kewajiban memberikan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang menyatakan bahwa “rukun dari perkawinan adalah calon suami, calon istri, Wali dan Ijab Kabul”. Serta terdapat dalam pasal 34 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bukan batal demi hukum melainkan dibatalkan oleh majelis yang menganggap adanya cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan akad perkawinan(perjanjian) yang mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan.