Penelitian ini dilatarbelakangi oleh harta pusaka tinggi dengan adanya penyimpangan terhadap aturan yang ada. Fenomena ini menjadi menarik karena sudah menjadi fenomena umum di Nagari Batu Kalang sejak tahun 2019 pada saat pandemi virus covid-19. Terhadap hal ini berdampak kepada jalannya warisan harta pusaka tinggi yang ada di Nagari Batu Kalang yaitu harta pusaka tinggi ini dijadikan sebagai milik pribadi, dibagikan kepada anak-anaknya dan adanya penuntutan anak sebagai ahli waris pengganti.
Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana tinjauan hukum adat dan hukum Islam terhadap pengalihan harta pusaka tinggi dalam sistem pewarisan Minangkabau yang terjadi pada masyarakat Nagari Batu Kalang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris yang mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dengan metode sosial/non-doktrinal. Adapun pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris dengan didukung oleh jenis data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi pada masyarakat di Nagari Batu Kalang tidak sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Hal ini dikarenakan pengalihan seharusnya dari mamak kepada keponakan dan harta pusaka tinggi bersifat komunal dan kolektif bukan milik pribadi atau individu. Adapun menurut hukum Islam adalah salah dan menyimpang dari aturan aturan hukum Islam itu sebdiri. Hal ini dikarenakan harta pusaka tinggi merupakan harta wakaf ahli dan penuntutan ahli waris pengganti terhadap anak dari mamak tidak memenuhi kriteria Pasal 185 KHI.

ABSTRACT:
This research is motivated by harta pusaka tinggi with the existence of awareness of existing rules. This phenomenon has become interesting because it has become a common phenomenon in Nagari Batu Kalang since 2019 during the covid-19 pandemic. This has an impact on the course of the inheritance of the harta pusaka tinggi in Nagari Batu Kalang, namely harta pusaka tinggi, which are made as private property, distributed to their children, and the prosecution of children as substitute heirs.
The formulation of the problem is how the review of customary law and Islamic law on the diversion of harta pusaka tinggi in the inheritance system in Minangkabau occurred to the Nagari Batu Kalang community. This research is a type of empirical normative research that refers to the concept of law as a rule with social/non-doctrinal methods. The research approach is an empirical juridical approach supported by primary data types and secondary data. The data collection technique is through interviews, observations, and documentation.
Based on the analysis carried out, it can be concluded that the diversion of harta pusaka tinggi that occurred to the people in the Nagari Batu Kalang was not following the Minangkabau customary law. This is because the diversion should be from Mamak to his nephew and harta pusaka tinggi are communal and collective, not private or individual property rights. As for according to Islamic law, it is wrong and deviates from the rules of Islamic law itself. This is because harta pusaka tinggi is an expert waqf property and the prosecution of substitute heirs for Mamak children does not meet the criteria in Article 185 KHI.