Pewarisan terjadi, bila ada seseorang yang meninggal dari sebuah perkawinan yang sah. Pembagian harta warisan sangat berhubungan dengan susunan kekeluargaan yang ada di masyarakat adat di Indonesia. Di Indonesia dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu: susunan kekeluargaan patrilineal, kekeluargaan matrilineal, dan kekeluargaan parental. Seorang yang sudah meninggal dunia, maka akan timbul hubungan yang meninggal dunia dengan yang ditinggalkan serta yang harus dipenuhi si pewaris atau yang masih hidup (ahli waris) terutama harta kekayaan si pewaris. Dalam hal kewarisan dapat berlaku hukum adatnya atau hukum Islam. Sehingga berlaku juga bagi masyarakat Batak Muslim dimana mereka menganggap bahwa anak laki lakilah yang berhak mendapatkan harta warisan secara penuh tanpa membagi bagian kepada anak perempuan. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan hukum Islam dimana bagian ahli waris masing masing sudah ditentukan di dalam Al-Qur’an.
Penelitian ini merupakan penelitian penelitian kualitatif karena penelitiannya berupa data deskriptif yang berupa kata kata tertulis yang berasal dari pendapat orang orang dan adanya perilaku yang diamati. Bukan hanya itu namun penelitian penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dikarenakan penelitian normatif. Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa tetua adat Batak yang ada di Desa Tembung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Hukum Waris Islam pada masyarakat Batak di Desa Tembung belum sepenuhnya menggunakan Hukum Islam, sebagian masih menggunakan hukum adat. Kemudian alasan masyarakat Batak masih menggunakan adat sebagai pedoman mereka karena mereka menganggap adat merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang mereka, selain itu kurangnya pengetahuan dan sosialisasi dari pemuka agama membuat mereka masih belum paham mengenai hukum Islam. Sedangkan sengketa yang terjadi pada para ahli waris pada suku Batak di Desa Tembung biasanya terlebih dahulu diadakan konsultasi, mediasi kepada salah satu keluarga/ pihak yang dituakan. Apabila tidak ada penyelesaiannya baru dibawa ke Pengadilan Agama.