Hukum Islam mengenal istilah ijbar yang berarti kebolehan menikahkan anak perempuan baik dengan persetujuan ataupun tanpa persetujuan dari pihak bersangkutan, yang dilakukan atas rasa tanggung jawab serta perlindungan dari seorang ayah dalam memilihkan jodoh terbaik bagi anak perempuannya. Mazhab Syafi’i, Hambali, dan Maliki mengakui adanya hak ijbar bagi wali mujbir. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa ijbar hanya berlaku bagi anak perempuan yang belum dewasa. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada permasalahan bagaimana konsep ijbar itu sendiri dalam pandangan para fuqaha dan bagaimana masyarakat menanggapi terkait hak ijbar bagi wali mujbir.
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian keperpustakaan (library reseacrh) yang sifatnya kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang telah ditentukan, baik berupa primer dan sekunder. Dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis.
Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para fuqaha sepakat adanya ijbar bagi anak gadis yang belum dewasa. Sedangkan janda lebih berhak atas dirinya sendiri. Namun, untuk perempuan dewasa mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali mengakui adanya ijbar bagi seorang wali mujbir. Dalam praktik yang berkembang dalam masyarakat, ijbar lebih condong terhadap paksaan yang bersifat ancaman (ikrah). Perlindungan hukum terkait pemaksaan dalam perkawinan dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang memberikan wewenang bagi sang anak untuk memilih jodoh terbaik untuk dirinya. Yang mana keputusan tersebut disetujui oleh wali nikahnya. Namun, jika pernikahan yang dilakukan tidak disetujui oleh wali nasab si perempuan maka secara hukum memberikan perlindungan bahwa pernikahan boleh dilakukan dengan Wali Hakim jika wali enggan dalam menikahkan sang anak. Jika pemaksaan (ijbar) terjadi sampai akad berlangsung maka perempuan boleh mengajukan pembatalan nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 71 huruf (f).