Sustainable Development Goals (SDGs) adalah salah satu bentuk komitmen Pemerintah dalam menangani permasalahan global yang berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Salah satu isu yang diangkat adalah mengenai penanganan kasus ketimpangan gender. Lebih lanjut, dalam penelitian ini mengupas mengenai persoalan fenomena kepemimpinan perempuan menjadi perdebatan bagi banyak khalayak, terutama mengenai peran kepemimpinan ulama perempuan. Peran kepemimpinan ulama perempuan salah satunya melalui eksistensi hadirnya Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) sebagai bentuk validasi atas kiprah kemampuan ulama perempuan berperan dalam masyarakat serta mampu menghasilkan fatwa dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan dan keadilan dengan dilandasi Al-qur’an, Hadits, Aqwal Ulama dan Konstitusi UUD 1945. KUPI bergerak dalam ranah struktural dengan mengupas regulasi atau kebijakan yang selama ini berpotensi menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan bagi perempuan, diperbaharui dengan legitimasi kebijakan ramah perempuan dan anak.
Penelitian ini dibahas menggunakan kacamata teori pembangunan Talcott Parsons untuk menganalisa bagaimana perspektif KUPI terhadap program SDGs bidang kesetaraan gender dan menganalisa bagaimana peran kepemimpinan ulama perempuan Indonesia dalam upaya mewujudkan SDGs bidang kesetaraan gender. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan merujuk pada teori Bogdan dan Biklen. Model pendekatan yang digunakan adalah dengan melakukan studi kasus pada objek penelitian. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah berdasar pada data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis interaktif milik Milles dan Hubberman.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam analisa perbandingan teori pembangunan Talcott Parsons, menjelaskan bahwa perspektif dan peran yang diambil KUPI sejalan dengan teori tersebut dalam memandang dan menjalankan pembangunan, yaitu dengan memastikan perempuan menjadi subjek yang ikut berperan (merencanakan, melakukan, merasakan manfaat). Pemberian ruang aktif bagi perempuan sebagai subjek dalam berperan, memiliki tujuan untuk memberdayakan dan memajukan perempuan sebagai warga negara secara utuh. Dengan begitu, teori pembangunan milik Parsons selaras dengan yang dilakukan KUPI mengenai prinsip pembangunan harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara sinergitas yang optimal. Salah satu hasil dari kegiatan berfatwa ulama perempuan dalam KUPI yang telah dilegitimasi menjadi produk perundang-undangan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, No. 12 Tahun 2022.