Desa telah diberi otonomi untuk mengatur wilayahnya sendiri melalui program pembangunan yang telah disusun bersama. Pembangunan sendiri dapat dijadikan langkah bagi para pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kunci keberhasilan pembangunan tergantung pada peran pemerintah dan masyarakat di dalamnya. Sehingga dalam hal ini diperlukan proses perencanaan yang matang. Proses perencanaan pembangunan melibatkan peran aktif aktor pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui tahapan perencanaan pembangunan di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dan mengetahui relasi antar aktor dalam menjalankan perencanaan pembangunan desa berbasis dana desa melalui kegiatan musrenbang di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tahapan perencanaan pembangunan di desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang melibatkan banyak aktor dan tercover dalam sebuah dokumen perencanaan atau yang disebut dengan RPJM desa. Adapun tahapan perencanaan pembagunan desa antara lain (a) Pembentukan tim penyusun RPJM Desa, (b) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/ kota, (c) Pengkajian keadaan desa, (d) Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, (e) Penyusunan rancangan RPJM Desa. (f) Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, (g) Penetapan RPJM Desa. 2) relasi aktor dalam perencanaan pembangunan di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang terdapat pengaruh dominan yang dimiliki oleh pemerintah desa (kepala desa dan aparatur desa). Bahwa perencanaan pembangunan selalu melalui mekanisme musyawarah RT dan musyawarah desa, namun tetap saja keputusan terakhir berada di kepala desa.