Perkembangan teknologi, informasi, serta komunikasi yang ada di Indonesia dapat diketahui dari peningkatan yang signifikan dari jumlah user jasa internet. Semakin berkembangnya penggunaan internet, ternyata semakin berkembang pula kejahatan berbasis online, seperti kekerasan online berbasis gender (KBGO), salah satunya adalah revenge porn. Menurut Iis Malya salah satu psikolog di UPTD PPA menyebutkan ada 11 kasus revenge porn yang dilaporkan ke UPTD PPA dari awal pandemi covid-19 sampai sekarang, dan semua korbannya adalah perempuan. terdapat beberapa bentuk penyebaran konten asusila sebagai tindakan revenge porn yang dilaporkan kepada UPTD PPA, seperti penyebaran konten yang berupa video, foto, dan chat sex melalui sosial media twitter, telegram, link web, maupun penyebaran dari personal ke personal lainnya melalui whatsApp. UPTD PPA dipilih para korban untuk melapor karena eksistensi UPTD PPA dalam pendampingan. UPTD PPA dinilai sebagai lembaga yang berintegritas, memiliki banyak fasilitas layanan yang terpercaya, terlebih UPTD PPA merupakan bagian dari DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Semarang.
Metode penelitian yang dilakukan ialah penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus, yang mana penulis melaksanakan pengamatan dan wawancara terhadap beberapa informan untuk menggali beberapa informasi. Penggunaan pendekatan ini didasarkan atas kebutuhan penelitian di mana ingin mengetahui bentuk-bentuk dari kasus revenge porn yang menimpanya serta mengetahui bagaimana penyedia layanan dalam mengatasinya. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (Field Research) yang berupa kunjungan lapangan dan peninjauan dengan cara virtual sehingga dapat dilakukan dengan diskusi bersama pihak dan menggali jejak digital yang berkaitan guna memperoleh informasi yang diperlukan pada penulisan skripsi ini.
Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat berbagai bentuk cara penyebaran konten revenge porn yang dilaporkan ke UPTD PPA Kota Semarang, yaitu berdasarkan konten yang disebarkan, cara pengambilan, dan cara penyebaran. Dari semua bentuk tersebut memiliki dampak yang berbeda-beda, seperti dampak labeling, fisik, dan psikis. Hal terkait memperlihatkan mengenai beban korban yang harus ditanggung oleh perempuan. Wujud dari ketimpangan relasi tersebut menjadikan perempuan seringkali menjadi sasaran pelecehan dan kekerasan, penyebabnya bukan lain karena objektifasi terhadap tubuh perempuan. A, S, dan H merupakan korban revenge porn yang melapor ke UPTD PPA Kota Semarang, fasilitas yang diberikan kepada para korban meliputi fasilitas pengaduan, layanan medis dan psikis, dan rehabilitasi sosial. Ketiga korban tidak mendapatkan fasilitas dampingan hukum karena payung hukum di Indonesia waktu itu kurang memadai dan justru akan merugikan korban. Selain itu korban juga tidak mendapatkan layanan reintegrasi sosial atau pemulangan, karena para korban merasa bisa beradaptasi kembali dengan lingkungan dengan memilih lingkungan baru tanpa bantuan UPTD PPA sebagai penyedia layanan. Implikasi teori Gender Mansour Fakih dalam kasus revenge porn di UPTD PPA Kota Semarang. Semua korban revenge porn yang melapor ke UPTD PPA Kota Semarang adalah perempuan, dan semua pelakunya adalah laki-laki. Perempuan yang menjadi korban akan mendapat stigma buruk sebagai “bukan perempuan baik-baik”. Maka di sinilah relasi kekuasaan muncul dari budaya patriarki yang terbentuk akibat konstruksi sosial budaya dan ketidakadilan gender.