Tukar menukar adalah perjanjian yang bermaksud mempertukarkan barang yang dikuasai oleh suatu pihak dengan barang lain yang dikuasai oleh pihak lain,mekanisme ini kemudian mengakibatkan perubahan dari barang/benda yang selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).Di Indonesia Tukar Guling tanah Wakaf adalah hal yang masih awam dipahami oleh masyarakat luas dikarenakan kurangnya pemahaman dan rasa ketidak ingin tahuan sehingga tidak mengerti jika fenomena tukar guling tanah bisa menjadi permasalahan konkrit bagi masyarakat di kemudian hari.
Tukar Guling ( Rusilag ) Tanah Wakaf Masjid Ar Ridho Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan dilatarbelakangi oleh pelaksanan proyek pembangunan jalan tol Batang-Semarang. Dalam pelaksanaanya menemui beberapa problematika yang terkait dengan admnistrasi tukar guling yang lama menyebabkan proses pembangunan dan penggantian tidak berjalan secara maksimal,selain itu harta benda wakaf juga tidak dipergunakan dalam waktu yang lama karena lingkungan sekitar pelaksanaan proyek yang tidak kondusif untuk peribadatan sehingga esensi dari wakaf menjadi hilang.Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis proses terjadinya tukar guling tanah wakaf dan mengetahui secara jelas tentang tinjauan hukum islam serta hukum positif mengenai tukar guling (Ruislag) tanah wakaf di Masjid Ar Ridho Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
Metode penelitian yang digunakan adalah berbasis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris pada Masjid Ar Ridho Purwoyoso melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data diambil melalui data primer yang diperoleh melalui wawancara kemudian dianalisis bersama data sekunder melalui studi kepustakaan menggunakan buku dan peraturan-peraturan baik itu hukum islam dan hukum positif,kemudian data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pendekatan sosiologi hukum.
Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwasanya Mekanisme Tukar Guling yang terjadi sudah sesuai dengan peraturan hukum yang ada yakni ketentuan hukum islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal dalam implementasi peraturan perundang-undangan dikarenakan proses administrasi yang masih berlapis dan tidak berjalan efisien, serta dalam pembagunan harta wakaf pengganti memakan waktu yang lama sehingga mencederai dari esensi ibadah wakaf yakni terus digunakan dan tak terhenti.