Talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Hukum Islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Namun, didalam KHI permasalahan prihal talak dijelaskan dari pasal 115 – 156. Dari pasal-pasal dijelaskan bahwasanya proses talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Karena adanya perbedaan tersebut, maka mengenai talak dalam kompilasi hukum akan dilihat melalui kacamata mashlahah mursalah.
Skripsi ini membahas mengenai ketentuan-ketentuan talak yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Penulis membahas mengenai pembaruan hukum dalam kompilasi hukum Islam mengenai ketentuan talak, pembahasan ini membahas mengenai ketentuan talak dalam kompilasi hukum Islam yang berbeda dengan ketentuan talak yang sudah ada dalam fiqih klasik. Karena adanya perbedaan mengenai pembaruan hukum talak tersebut, maka penulis akan membahas mengenai pembaruan ketentuan-ketentuan talak melalu metode mashlahah mursalah.
Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu meneliti mengenai suatu hukum yang berlaku dimasyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Penelitian ini berusaha mendapatkan data mengenai pembaruan hukum Islam di Indonesia yang terwujudkan dalam Kompilasi Hukum Islam dilihat melalui kaca mata maslahah mursalah. Sember data yang digunakan adalah buku Kompilasi hukum Islam, buku ushul fiqh, dan buku-buku yang mendukung mengenai materi-materi tersebut.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, kompilasi hukum Islam merupakan Pembaruan hukum Islam di Indonesia yang merupakan hasil ijma’ ulama Indonesia yang sudah sesuai dengan warga Indonesia. Instrumen hukum yang digunakan sebagai justifikasi diberlakukannya KHI di Indonesia adalah Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Dasar hukum Inpres ini ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Kompilasi Hukum Islam didalamnya membahas mengenai ketentuan seseorang jika hendak mengajukan talak. Kedua, Talak dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijma’ ulama Indonesia. Sehingga isi dari ketentuan tersebut sudah sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Ketentuan-ketentuan dalam talak tersebut sudah memenuhi ketentuan dalam menggunakan mashlahah mursalah. Ketentuan-ketentuan tersebut sudah sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi guna menggunakan mashlahah mursalah. Sehingga prihal talak dalam kompilasi hukum Islam sah untuk digunakan oleh warga Indonesia yang beragama Islam.