Pemerintah DKI Jakarta membuat suatu kebijakan yang mewajibkan setiap masyarakat DKI Jakarta yang hendak menikah, untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1), bagaimana kebijakan pemerintah dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin? 2), bagaimana perspektif Maṣlaḥah al-mursalah terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin
Penelitian ini termasuk jenis penelitian Pustaka (Library Reseach). Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur’an, Hadist, dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif.
Hasil penelitian ini yaitu bahwa 1), kebijakan pemerintah DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konsling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin ialah bahwa hal tersebut merupakan upaya preventif, yaitu dalam rangka menutup celah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan baikmdalam hal Kesehatan maupun dalam kehidupan berumah tangga. 2), ditinjau dari maṣlaḥah mursalah, kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang membuat aturan untuk mewajibkan calon pengantin untuk melakukan konseling dan pemeriksaan Kesehatan sebagai syarat dilangsungkanya perkawinan ialah bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan syara’ karena tidak adanya hal-hal yang dilarang dalam islam.

ABSTRACT:
The DKI Jakarta government has made a policy that requires every DKI Jakarta community who wants to get married to carry out a health check. The problems in this thesis are 1), what is the government's policy in the DKI Jakarta Governor Regulation No.185 of 2017 concerning Counseling and Health Checks for Prospective Bride and Groom? 2), what is Maṣlaḥah al-mursalah's perspective on DKI Jakarta Governor Regulation No.185 of 2017 concerning Counseling and Health Checks for Prospective Bride and Groom
This research is a type of library research (Library Research). Sources of data in this study is to use secondary data sources and tertiary legal materials. The primary legal materials in this study are the Qur'an, Hadith, and DKI Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017. Then the data were analyzed qualitatively with the deductive method of thinking.
The results of this study are that 1), DKI Jakarta government policy no. 185 of 2017 concerning Counseling and Health Checks for Prospective Bride and Groom is that this is a preventive effort, namely in order to close the gap for unwanted things to happen both in terms of health and in married life. 2), in terms of maṣlaḥah mursalah, the policy of the DKI Jakarta government which makes regulations to require prospective brides to conduct counseling and health checks as a condition for holding a marriage is that it does not conflict with sharia because there are no things that are prohibited in Islam.