Pernikahan adalah suatu cara yang diberikan oleh Allah kepada makhluk-Nya untuk memperoleh keturunan dan melestarikan hidupnya. Dasar hukum pernikahan telah dijelaskan dalam al-Quran maupun hadits Rasul. Adapun pelaksanaan pernikahan harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu syarat sah nikah adalah adanya seorang wali. Di Indonesia, peraturan tentang wali nikah diatur dalam Peraturan Menteri Agama dan Kompilasi Hukum Islam.
Menurut PMA dan KHI, wali nikah dibagi menjadi dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Penilitian kali ini akan secara khusus menganalisis tentang ketentuan wali nasab yang terdapat dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan KHI Pasal 12. Wali nasab merupakan wali yang ditetapkan sebab keturunan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripstif kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui metode kepustakaan (library research). Adapun macam-macam data yang dijadikan rujukan yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.
Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, wali merupakan salah satu rukun pernikahan. Wali nikah dibagi menjadi wali nasab dan wali hakim. Wali nasab harus didahulukan dari pada wali hakim. Ketentuan wali nasab dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 adalah saudara dekat yang termasuk ashabah (sebagaimana menyerupai hak waris).