Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Upaya Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat terus berlangsung. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dalam pelaksanaannya, khususnya di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Semarang, mengalami beberapa hambatan atau kendala di antaranya dalam hal penentuan kategori masyarakat miskin, sistem kerja, dana, dan kesalahan pembuatan gugatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam hal perceraian di Posbakum Pengadilan Agama Semarang dan bagaimana peran Posbakum dalam pemberian bantuan hukum di Pengadilan Agama Semarang dalam hal perceraian pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan sekunder, termasuk bahan hukum primer maupun sekunder. Untuk memperoleh data-data tersebut penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, bahwa Posbakum Pengadilan Agama Semarang telah melakukan pengimplementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dengan sangat baik. Hampir semua aturan-aturan yang terkandung dalam setiap pasal dilaksanakan, dari mulai proses penunjukan, mekanisme pemberian layanan hingga kewajiban dan larangan dalam memberikan layanan telah dilaksanakan berdasarkan asas-asas keadilan, sederhana, cepat, dan biaya ringan, non diskriminatif, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, bertanggung jawab dan profesional. Terdapat hal-hal yang terkadang tidak dilaksanan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014, seperti proses pemberian layanan informasi dan konsultasi yang tidak mengharuskan mengisi formulir sebagaimana diatur dalam PERMA, tampaknya ini dilakukan sebagai langkah Posbakum dalam menjalankan asas sederhana, cepat, biaya ringan dan pemberian layanan bisa menjangkau semua kalangan, tidak hanya masyarakat miskin namun juga masyarakat awam hukum. Kedua, peran Posbakum di Pengadilan Agama Semarang pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2014, khususnya dalam hal perceraian telah berjalan sangat baik dan efektif. Hal ini bisa kita lihat dari aspek kuantitas dalam pelayanan dan jumlah kasus yang ditangani. Dari aspek kualitas Posbakum Pengadilan Agama Semarang juga sudah melaksanakan perannya secara seimbang dan komprehensif. Seimbang dalam arti mengutamakan kepentingan penerima layanan Posbakum untuk mencapai keadilan tanpa menjatuhkan pihak lain atau menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum. Komprehensif dalam arti memperhatikan segala aspek hukum materiil maupun hukum formil sehingga penerima layanan Posbakum dapat mencapai keadilan yang sebaik-baiknya dalam menjalankan perkaranya.