Ketentuan mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membagi seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pada kasus putusan Nomor 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang yang dalam putusannya keluar dari aturan Pasal 97 KHI. Dalam putusan tersebut majelis hakim membagi harta bersama diluar ketentuan yang ditetapkan dengan menetapkan bahwa pembagian harta bersama sebesar 20% atau 1/5 bagian Penggugat (istri), sedangkan yang 80% atau 4/5 bagian Tergugat (suami). Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut karena Penggugat (istri) tidak memiliki bukti hak atas kepemilikan rumah dan Kontribusi harta dari Tergugat (suami) lebih besar dari istri. Sehingga penelitan ini bertujuan mengetahui pertimbangan majelis hakim dengan menganalisis menggunakan sudut pandang keadilan substantif terhadap putusan tersebut. Karena dalam praktik peradilan, hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak semudah dan sesederhana bunyi pasal yang ada dalam Undang-Undang. Terdapat beberapa hal yang sejalan dengan perkembangan hukum dan kondisi sosial yang berubah seiring dengan perkembangan kemajuan zaman, yang mana hal tersebut mempengaruhi tentang perolehan harta bersama dan juga pembagian apabila terjadi sengketa di pengadilan. Dalam hal ini diperlukan keterampilan dan kejelian hakim dalam menganalisis masalah harta bersama ini dengan penerapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perkembangan zaman.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum doktrinal. Pendekatan penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan normatif-terapan (applied law approach). Tipe pendekatan normatif-terapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah judicial case study. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode dokumentasi. Adapun teknik validitas data yang digunakan yakni triangulasi sumber data, selanjutnya data-data yang telah terkumpul dianalisis menggunkan metode deskriptif analitis.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa majelis hakim memutus pembagian harta bersama sebesar 20% atau 1/5 bagian Penggugat (istri), sedangkan yang 80% atau 4/5 bagianTergugat (suami). Pembagian tersebut dilakukan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menunjukan bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dalam harta bersama tersebut telah terjadi percampuran antara harta bersama dengan harta bawaan Tergugat berupa mobil yang dijual untuk membeli rumah tersebut sejumlah Rp. Rp. 79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pemberian orang tua Tergugat, dengan demikian Tergugat mempunyai peran atau andil yang sangat besar terhadap perolehan harta bersama tersebut, sehingga tidak adil jika dalam pembagian harta bersama tersebut menerapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni dibagi denganbagian yang sama untuk Penggugat dan Tergugat.
Selain itu, putusan majelis hakim yang berani melakukan trobosan hukum dengan tidak terbelenggu pada ketentuan perundang-undangan demi terwujudnya keadilan bagi para pihak berdasarkan membuktikan bahwa majelis hakim telah menerapkan keadilan substansial. Dalam perkara ini majelis hakim telah menerapkan penafsiran sosiologis, karena hakim dalam memutus perkara ini melakukan penafsiran terhadap undang-undang yang disesuaikan dengan keadaan sosial dalam masyarakat agar penerapan hukum sesuai dengan tujuannya yaitu kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat.