UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembaharuan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dimana pada Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria berusia 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Kemudian didalam UU Nomor 16 Tahun 2019 merubah batas usia minimum perkawinan bagi pria dan wanita menjadi sama sama 19 tahun. Adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur tersbut maka orang tua/wali pihak pria atau orang tua/wali pihak wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung.
Skripsi yang berjudul “Dispensasi Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” merupakan hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tenatng, 1). Mengapa masih ada dispensasi kawin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, 2). Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembatasan usia perkawinan dalam perspektif maslahah mursalah.
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang digabungkan dengan metode penelitian (Library Research) atau studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dimana penelitian bertujuan untuk menilai hukum yang ada untuk kemudian dianalisis sehingga mencapai sebuah kesimpulan.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: 1). Dari adanya perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang diganti menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 dapat penulis tarik kesimpulan bahwa perubahan atas pengaturan Pasal 7 Ayat 1 dan 2 menitikberatkan persamaan usia minimum perkawinan laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun, pengaturan tentang dibutuhkannya persyaratan-persyaratan untuk pengetatan dispensasi perkawinan di bawah usia minimum dan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan di bawah usia minimum. 2). Penulis berpendapat bahwa merujuk dari syarat mensyariatkan dalam mashlahah mursalah yang dijadikan dasar pembentukannya maka sebenarnya adanya penambahan batas usia perkawinan itu justru lebih memberatkan di masyarakat karena batas kedewasaan seseorang itu tidak serta merta bisa dilihat dari faktor umur saja. Ketika alasan pemerintah merubah batasan usia perkawinan ini karena merujuk ke pada Perlindungan Anak itu sebenarnya tidak didasarkan pada paradigm syar’i melainkan dengan paradigma sosiologis.