Putusnya perkawinan di Indonesia sering sekali meninggalkan permasalahan penting bagi ibu dan anak yang ditinggalkannya yaitu nafkah iddah, mut’ah, hadanah (bagi yang mempunyai anak). Tak lebih kepada anggota polri polres Purworejo yang masih dijumpai oknum yang bertindak demikian rupa dengan berjanji akan memberikan hak-hak tersebut pasca percerian secara pribadi, akan tetapi pada kenyataannya tidaklah dilakukan oleh oknum-oknum tersebut.
Yang mana sejatinya pada peraturan perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1974 yang mengatur pasca terjadinya NTCR dan juga dalam Instansi Kepolisian mempunyai peraturan tersebut yang bernama Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 9 Tahun 2010 tentang NTCR yang terterapada Bab IV bagian kedua perceraian khususnya iddah, mut’ah, dan hadanah pasal 26 dan 27.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research)dengan penelitian kualitatif pendekatan normatif-empiris pada polres Purworejo melalui wawancara dan dokumentasi. Data primer yang dihasilkan dari wawancara dianalisis bersama data sekunder berupa buku dan peraturan-peraturan baik hukum Islam maupun hukum positif. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis secara deskriptif dengan penelaahan logika berfikir secara deduktif.
Hasil penelitian implementasi pelaksanaan hak-hak mantan istri dan anak anggota polri polres Purworejo sesuai dengan putusan pengadilan agama yang merujuk pada KHI BAB XVII akibat putusnya perkawinan pada pasal 149,152, 156, dan 158. Serta dalam implementasi, polres Purworejo sesuai dengan Perkap Bab IV Bagian Kedua Perceraian khususnya iddah, mut’ah, dan hadanah. Namun masih dijumpa terdapat oknum anggota polri polres Purworejo yang tidak menepati janji untuk memberikan hak (iddah, mut’ah, dan hadanah) kepada mantan istri sesuai dengan putusan pengadilan agama.