Permasalahan wakaf memang sejak dulu merupakan masalah yang banyak mengundang kontroversi diantara para ulama, mulai dari kedudukan, substansi, hukumnya, macamnya barang yang boleh diwakafkan, cara pengelolaannya, peruntukannya, dan lain sebagainya. Perwakafan memang sangat dinamis, setiap waktu bisa terjadi perubahan persepsi dan penafsiran sejalan dengan dinamika sosial, serta perubahan dimensi waktu dan tempat, karena sebagian besar dalil-dalil yang digunakan dalam fikih wakaf adalah ijtihadiyah (bersifat ijtihad) bukan qath’iyah (bersifat pasti), oleh karenanya bisa terjadi banyak perbedaan diantara ulama mujtahid. Wakaf itu sendiri tidak termasuk perintah yang sifatnya ta’abbudiy (yang tidak bisa dinalar), tapi lebih bersifat ta’aqquliy (yang dapat dinalar) dan yang tujuan akhirnya adalah memberi kemaslahatan kepada umat. Salah satu aspek yang menjadi perdebatan para ulama tentang wakaf adalah masalah boleh atau tidaknya penukaran atau penjualan harta wakaf, atau yang lebih dikenal dengan istilah istibdal wakaf. Praktik tersebut mengundang kontroversi dikalangan ulama. Sebagian mendukung dengan berbagai pertimbangan, namun tidak sedikit pula yang menentang permberlakuannya. Para ulaman fikih bersilang pendapat dalam melegalisasi praktik istibdal. Sebagian mereka melarang mutlak, sebagian lagi melarangnya kecuali dalam keadaan tertentu yang jarang terjadi. Sebagian lain memperkenankannya karena ada syarat dari wakif sebelumnya atau ada alasan untuk memperbanyak produktifitas aset wakaf. Kemudian bagaimana hukumnya apabila wakif mensyaratkan istibdal dalam akad wakafnya, terjadi khilafiyyah kalangan madzhab Hanafi mengenai pandangan sah maupun tidaknya permasalahan ini. Mayoritas madzhab Hanafi mengatakan syarat dan wakafnya sah, sebagian yang lain mengatakan syarat dan wakafnya sama-sama batal. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani merupakan tokoh yang tidak menghendaki istibdal sebagai syarat wakaf. Beliau berpendapat apabila syarat istibdal dinyatakan dalam akad wakaf, maka syaratnya batal namun wakafnya tetap sah.
Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mengenai istibdal sebagai syarat wakaf dan bagaimana relevansinya dengan konteks hukum perwakafan di Indonesia.
Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah library research (studi kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan normatife-deskriptif. Sedangkan objek penelitiannya adalah mengenai pendapat Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tentang istibdal sebagai syarat wakaf. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik library research (penelitian kepustakaan) analisis data menggunakan data kualitatif dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Kemudian setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka perlu dilakukan reduksi data dengan cara merangkup yang inti, setelah itu diabstraksikan dan terakhir melakukan penafsiran data.
Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tidak menghendaki adanya pensyaratan istibdal dalam wakaf. Beliau berpendapat bahwa apabila syarat istibdal dinyatakan dalam akad wakaf, maka syarat fasiq, tidak bisa dilaksanakan syaratnya batal, namun wakafnya tetap sah. Beliau menqiyaskan permasalahan tersebut sebagaimana masjid, bila disyaratkan kebolehan diganti atau disyaratkan shalat disana satu kaum saja sedangkan kaum lain tidak. Maka syarat tersebut batal tetapi mengambil masjidnya sah begitu juga dengan wakaf. karena syarat demikian tidak mendukung atau tidak memberikan pengaruh terhadap larangan menghilangkan wakaf.