Pembentukan hukum Islam di Indonesia, secara historis terdapat sebuah kumpulan hukum yang berbentuk bab, pasal, dan ayat. Yang dibentuk dan disusun oleh sebuah panitia kerja selama kurang lebih lima tahun. Dimulai pada tahun 1983, yaitu setelah penandatanganan SKB 6 Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama. Sehingga pada tahun 1988 rumusan hukum tersebut diajukan kepada pemerintah untuk keseragaman dan rujukan hakim-hakim pada pengadilan Agama. Dijadikan sebuah perundang-undangan. Selama tiga tahun lebih menanti akan disahkannya rancangan tersebut. Sehingga akhirnya pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 yang populer dengan nama Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Jika dikembalikan kepada sumber fiqih, setidaknya memunculkan beberapa pertanyaan; Apakah KHI merupakan transformasi dari fiqih islam ; Jika merupakan transformasi, kitab apakah yang menjadi sumber rujukannya; Sudahkah sinergis dengan sumber aslinya?
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : 1. Mengapa ada pembatasan hibah dalam kompilasi hukum islam. 2. Bagaimana implikasi pembatasan hibah menurut Maslahah Mursalah.
Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (Library Reseach). Penelitian ini dilakukan dengan cara data-data dikumpulkan dengan membaca buku-buku ataupun perundang-undangan berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data yang diperoleh melalui studi pustaka akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan analisis terhadap pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tentang pembatasan hibah.
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan, pertama maka batasan 1/3 harta yang dihibahkan itu sama dengan wasiat. Ini berarti bahwa 1/3 harta yang dihibahkan adalah mengqiyaskannya kepada wasiat. Hal ini terdapat pemahaman dari kalangan para ulama, bahwa ketika harta itu dihibahkan maka harus ada pembatasan sekalipun dalam nash tidak disebutkan secara tertulis. Akan tetapi ketentuan 1/3 itu merujuk pada ketentuan wasiat, sebab memiliki kesamaan. Secara aqli bahwa pemahaman para ulama tentang ketentuan hibah 1/3 itu difahamkan bahwa apabila harta itu dihibahkan semuanya, maka akan berkonsekuensi pada pemilik harta hibah dan eksiste nsi ahli waris. Kedua, pembatasan kadar hibah pada pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tidak boleh melebihi sepertiga adalah untuk menjaga hak-hak ahli waris, dan jika dibolehkan maka sama halnya dengan menggugurkan hak-hak mereka untuk mendapatkan warisan. Maslahah yang terkandung dalam pasal 210 yaitu menghibahkan harta hendaknya dengan batasan karena dengan itu dia memikirkan masa depan dan menjaga hak-hak ahli waris, agar tidak terjadi perselisihan antar keluarga. karena seorang muslim diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka.