Dalam penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor: 200/Pdt.p/2019/PA.Kdl hakim mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II dengan menetapkan anak hasil dari perkawinan yang fasakh dan dibatalkan oleh Majelis Hakim adalah anak sah. Mengingat di dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan mengenai pengertian anak, yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahirdari akibat perkawinan yang sah.
Penulis menelitinya dengan menggunakan rumusan masalah yaitu: Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap status anak yang dilahirkan akibat fasakh karena tidak adanya wali nikah serta bagaimana pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl terkait dengan status anak akibat fasakh karena tidak adanya wali nikah.
Untuk menjawab pertanyaan diatas penulis menggunakan metode penelitian deskriptif (deskriptif reseach) yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang sesuatu penelitian hukum. Dengan bahan hukum primer meliputi Al-Qur’an, hadits, UU No. 1 Tahun 1974, KHI, UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anakserta penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku karangan ilmiah, kamus-kamus hukum, dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.
Penelitian ini berkesimpulan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini adalah anak sah bahwa menurut dokrin hukum Islam terdapat 3 (tiga) sebab ditetapkannya nasab seorang anak kepada seorang laki-laki yaitu karena sebab perkawinan yang sah, karena sebab perkawinan yang fasid, dan karena sebab terjadinya persetubuhan yang subhat (wathi’ subhat). Serta merujuk padaPasal 28 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dengan adanya pembatalan perkawinan tidak menyebabkan anak-anak yang lahir di dalam perkawinan tersebut statusnya menjadi anak luar kawin, sebab sesuai dengan bunyi Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 75 b Kompilasi Hukum Islam yaitu keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutus hubungan antara anak dengan orang tuanya.