Pengelolaan harta Pusaka Tinggi pada masyarakat di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan cara membagikan harta Pusaka Tinggi kepada salah satu anak perempuan dari kaum kerabat untuk dimiliki. Kemudian anak perempuan tersebut ingin membuat sertifikat tanah harta Pusaka Tinggi atas namanya. Pembagian tersebut dilakukan tanpa adanya musyawarah dan persetujuan dari semua kaum kerabat yang ada.
Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu bagaimana ketentuan pengelolaan harta Pusaka Tinggi pada masyarakat di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengelolaan harta Pusaka Tinggi di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
Skripsi ini merupakan jenis penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yang berupa hasil dari wawancara dan data sekunder yang berupa dokumen, kitab, buku, dan literatur lainnya. Kemudian data yang di peroleh dianalisis secara kualitatif.
Hasil dari penelitian menunjukkan dua hal. Pertama, pengelolaan harta Pusaka Tinggi pada masyarakat di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu bertentangan dengan ketentuan hukum Adat yang berlaku yaitu Hukum Adat Minangkabau. Kedua, harta Pusaka Tinggi pada masyarakat Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu dalam Hukum Islam termasuk harta Wakaf Ahli. Pengelolaan harta pusaka tinggi di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu yang dilakukan Jusnalidar dan Witri bertentangan dengan ketentuan Wakaf Ahli dalam Hukum Islam. Terhadap pengelolaan tersebut lebih banyak mudhoratnya daripada kemaslahatannya, hal ini tidak sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.