Pernikahan beda agama di Indonesia dilarang, hal tersebut ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 40 dan 44. Dalam hukum Islam, sebuah pernikahan tentu ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk menjamin sahnya pernikahan; salah satunya adalah adanya wali dalam pernikahan. Kasus yang diajukan oleh ayah sebagai Pemohon di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang pecegahan nikah membuat penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana kedudukan wali dalam pencegahan pernikahan beda agama. Bagaimana Hukum Formil dan Hukum Materil dalam penetapan putusan tersebut, dan bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pencegahan nikah beda agama dalam putusan No: 3358/Pdt.G/2018/PA.JS yang berisi tentang penolakan pencegahan pernikahan beda agama.
Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang berasal dari sumber kepustakaan, baik berupa buku, makalah, artikel dan lain-lainnya. Data primer penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 3358/Pdt.G/2018/PA.JS putusan tentang pencegahan perkawinan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan wali dalam putusan No. 3358/Pdt.G/2018/PA.JS tentang penolakan pencegahan perkawinan beda agama. Ayah sebagai pemohon tidak mendapatkan hak dalam kedudukannya sebagai wali, permohonannya ditolak oleh Pengadilan Agama karena sebelum putusan pengadilan dijatuhkan para termohon telah melakukan pernikahan yang dilangsungkan dengan menggunakan cara agama katholik. Selain itu pernikahan tersebut masih sebatas pernikahan siri. Pengadilan Agama tidak dapat melakukan tindakan atas perkawinan yang belum tercatat/ diakui oleh Negara. Dalam hukum Formil, cara penyelesaian perkara pencegahan nikah No : 3358/Pdt.G/2018/PA.JS sudah sesuai dengan hukum formil yang berlaku, dan tidak cacat hukum dalam pelaksanaannya dipersidangan Pengadilan Agama. Sedangkan dalam hukum materil Majlis Hakim memutuskan bahwa gugatan Pemohon ditolak berdasarkan UU Perkawinan memandang perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek agama semata, melainkan juga dari aspek formal. Menurut hukum Islam keharusan adanya wali nikah dalam pelaksanaan perkawinan sangat diperlukan, karena wali mempunyai kedudukan penting yakni sebagai rukun perkawinan. Demikian pula dengan hukum positif mengakui persyaratan keharusan adanya wali tersebut dalam perkawinan sebab, Undang Undang perkawinan menganggap perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut agama yang bersangkutan. Oleh sebab itu kedudukan wali tidak dapat digeser apapun termasuk ke mukallafan anak gadisnya, karena mukallaf dan perwalian adalah dua hal yang berbeda yang mempunyai ketentuan masing-masing.