Skripsi yang berjudul, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 86/Pid.Sus/2018/PN JPA Tentang Pengangkutan Migas Tanpa Izin Usaha Pengangkutan”, adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana pengangakutan migas tanpa izin usaha pengangkutan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 86/Pid.Sus/2018/PN JPA dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 86/Pid.Sus/2018/PN JPA?.
Penelitian ini, termasuk jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan memperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana pengangkutan migas tanpa izin usaha pengangkutan dalam direktori Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 86/Pid.Sus/2018/PN JPA sebagaimana bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis dengan teknis analisis deskriptif sesuai hukum pidana Islam.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jepara hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) karena terdakwa telah terbukti secara sah dan telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan dakwaan alternatif kesatu. Namun, dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim memilih Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Apabila pembuktian yang satu atau yang lain dapat dibuktikan ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim sebagai keputusan dalam menjatuhkan putusan. Sedangkan di dalam perkara yang didakwakan JPU dan putusan Majelis Hakim menurut penulis terdakwa Muhammad Fiode Jaya Bin H. Sucipto seharusnya dijatuhi putusan Pasal 55 Undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena Penulis berpendapat bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan gabungan tindak pidana yang seharusnya Majelis Hakim berpegang pada Pasal 63 ayat (1) KUHP. Secara hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku tindak pidana pengangkutan migas tanpa izin usaha pengangkutan sesuai dengan ketentuan hukuman ta'zir dengan hukuman yang ditentukan oleh Ulil amri atau hakim dengan cara berijtihad dalam mengambil keputusan.
Dengan demikian, uraian mengenai isi ringkasan dalam masalah skripsi ini, diharapkan untuk para penegak hukum seharusnya sebelum memutuskan suatu perkara akan lebih baik dilihat dulu apa permasalahanya dan ketika menjatuhkan suatu pidana, seharusnya melihat Pasal yang digunakan sudah sesuaikah dengan perkaranya, agar tidak terjadi kesalahan pada saat menjatuhkan putusan.