Pada saat ini transaksi jual beli sangatlah banyak digunakan terlebih dijaman yang semakin modren yang segala sesuatunya bisa didapat dan dilakukan hanya dengan menggunakan internet, termasuk juga dalam hal melakukan sebuah perjanjian dalam transaksi jual beli yang semakin banyak macamnya, salah satunya adalah perjanjian baku. Sering sekali pelaku usaha menggunakan perjanjian baku untuk mempermudah untuk melakukan perjanjian dengan konsumen yang akan membeli barang secara langsung maupun berangsur. Karena perjanjian baku adalah perjanian yang dibuat oleh satu pihak yaitu pelaku usaha tanpa melibatkan konsumen maka tidak sedikit pula perjanjian baku dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk membatasi konsumen dalam pelaksanaan perjanjian dan lebih fleksibel untuk pelaku usaha itu sendiri.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perspektif hukum islam terhadap prakik perjanjian baku dalam kredit online. 2) Bagaimana perspektif UU no.8 1999 UUPK terhadap perjanjian baku dalam praktik kredit online.
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penyusunan pustaka (library research), yaitu suatu penyusunan dengan cara, menghimpun, menuliskan, merekdusi, mengedit, mengklasifikasikan, dan menjadikan data dan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti.
Dari penelitian penulis yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penulis menghasilkan beberapa temuan yang pertama, walaupun hukum islam tidak mengatur secara detail mengenai perjanjian baku namun perjanjian baku tidak pula merugikan keseluruhan konsumen, ada beberapa asas yang ada dalam hukum islam dapat diterima dalam pembuatan perjanjian baku Asas yang sesuai tersebut adalah asas iktikad baik, asas kehati-hatian (ikhtiyati), asas amanah, asas luzum, asas kemampuan, asas kemudahan, asas sebab yang halal dan asas tertulis (al-kitabah). Namun, juga ada aspek yang kurang relevan yaitu kebebasan para pihak untuk melakukan perjanjian. Kedua, dalam UU.no 8 UUPK klausula baku yang ada perjanjian online digolongkan dalam klausula eksonerasi yang mana pada pasal 18 ayat 1 klausula eksonaris telah dilarang. meskipun demikian, klausula eksonerasi tersebut tetap memberikan perlindungan konsumen terhadap haknya untuk mendapatkan kompensasi pembayaran ganti kerugian yang dideritanya akibat pemakaian barang (pasal 4 huruf h). Dalam hal ini perjanjanjian baku yang dibuat beberapa memenuhi asas yaitu keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen, namun telah sesuai dengan asas kepastian hukum dan keselamatan konsumen. Hukum Islam dalam melindungi konsumen lebih menampakkan nilai-nilai religiusitas dengan tidak mengesampingkan nilai nilai sosial, sedangkan UUPK lebih menampakkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.