Perkara perselisihan hubungan industrial nomor 30 K/Pdt.Sus-PHI/2019 dalam putusan mahkamah agung tingkat kasasi merupakan perkara tentang pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Perkara tersebut melibatkan Pemohon sebagai petugas staff Operasi Command Center dan PT Transportasi Jakarta sebagai Termohon. Dalam proses beracara putusan tersebut masih ada yang janggal, karena jelas putusan tidak menghiraukan ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sedangkan dalam Hukum Islam pemutusan hubungan kerja secara sepihak tidak boleh dilakukan, hal ini sesuai dengan ketentuan pada ayat Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 90.
Penelitian pada perkara perselisihan hubungan industrial tersebut, meliputi apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 30 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tentang perselisihan hubungan industrial di PT Transportasi Jakarta sudah sesuai dengan Hukum Formil dan apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 30 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tentang perselisihan hubungan industrial telah sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Ketenagakerjaan.
Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian doktrinal (normatif) yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode studi dokumen atau bahan pustaka. Analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif kualitatif.
Hasil analisis menunjukan bahwa, pertama, analisis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara tersebut, menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan pengakhiran kotrak (PKWT) sepihak dalam hal ini PT Transportasi Jakarta dibebankan ganti rugi kepada Achmad Tohir dengan membayar upah dan hak-hak penggugat sebesar 3 (tiga) bulan. Selain itu berkaitan dengan proses beracara menurut ketentuan dalam pasal 3 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, putusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang telah dijelaskan yaitu tidak menempuh upaya perundingan bipartit terlebih dahulu. Kedua, Tinjauan hukum islam terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 30 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tentang pemutusan hubungan kerja secara sepihak menunjukkan bahwa Islam melarang pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Sehingga putusan tersebut belum sesuai dengan Hukum Islam dan harus mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan Ayat Al-Qur’an seperti yang terkandung dalam surat An-Nahl Ayat 90 yang berisi seruan untuk berlaku adil dalam memberikan perintah kepada pengusaha agar memenuhi hak pekerjanya berdasarkan jasa dan tanggung jawab.