Kebijakan mengenai sistem zonasi khususnya pada proses penerimaan peserta didik baru merupakan kebijakan yang baru di implementasikan. Yang bertujuan untuk menghapus disparitas antar sekolah dan pemerataan pendidikan. Namun terdapat berbagai permasalahan seperti calon siswa tidak dapat memilih sekolah sesuai dengan keinginannya, penyebaran sekolah negeri yang tidak merata di setiap kecamatan, dan kurangnya sosialisasi sistem PPDB bagi para calon peserta didik dan orang tua.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana perecanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Kramat Kabupaten Tegal (2) Bagaiamana proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Kramat Kabupaten Tegal (3) Bagaimana evaluasi penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Kramat Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Aktifitas pengambilan data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dilakukan trigulasi untuk uji keabsahan data , dan dianalisis dengan teknik analisis data.
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) proses perencanaan PPDB di SMA Negeri 1 Kramat meliputi pembentukan panitia PPDB, Pengukuran Jarak Zona, Penentuan daya tampung. (2) pelaksanaan PPBD di SMA Negeri 1 Kramatlebih berfokus pada juknis yang di terapkan oleh pemerintah, karena pada dasarnya SMA Negeri 1 Kramat dalam pelaksanaannya hanya bertugas memantau jalannya proses PPDB. (3) Evaluasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Kramat yaitu dengan memonitoring seluruh hasil kerja individu dan sekolah , serta mengambil langkah perbaikan yang diikuti dengan rapat akhir proses penerimaan peserta didik baru dan laporan pertanggung jawaban (LPJ).
Simpulan penelitian ini adalah kebijakan zonasi memberikan input yang acak dan tidak terprediksi dalam proses penerimaan peserta didik baru. Sekolah tidak dapat mengontrol input peserta didik sebagaimana yang dikakukan ketika sistem zonasi belum diterapkan. Terlebih dengan pendafataran penerimaan peserta didik secara online yang dikelola langsung oleh server pemerintah provinsi, sekolah hanya menerima data peserta didik yang lolos seleksi tanpa mengikuti proses penyeleksian. Dan sosialisasi yang masif dan waktu sosialisasi yang masih sangat minim terkait sistem zonasi yang diterapkan dalam PPDB.
Menurut hasil penelitian diatas, sebagai saran peneliti dalam kebijakan sitem zonasi hendaknya pemerintah menerapkan sosialisasi terkait kebijakan zonasi dan memberi waktu sosialisasi yang panjang terkait sistem PPDB agar Dinas-dinas pendidikan dan masyarakat memahami kebijakan PPDB. Adanya evaluasi mengenai kebijakan PPDB antara kemendikbud dengan Para Kepala Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia agar lebih dapat menyesuaikan kondisi lapangan di berbagai daerah sehingga tahun depan ada perbaikan dalam sistem PPDB, Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah untuk memenuhi standar nasional pendidikan merata di seluruh sekolah dan membangun sekolah-sekolah Negeri baru diwilayah zonasi yang sekolah negerinya minim., karena kelemahan zonasi adalah tidak meratanya standar nasional pendidikan di semua sekolah dan kuota daya tampung siswa disetiap wilayah yang belum jelas distribusinya.