Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut Undang-Undang Telekomunikasi atau disingkat UUT), telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Perkembangan di dunia perdagangan dan teknologi, menyebabkan datangnya era globalisasi perdagangan bebas. Produk elektronik selalu mengalami perkembangan yang mengharuskan masyarakat lebih teliti dalam setiap pembelian produk agar tidak mengalami kerugian. Skripsi ini dibuat untuk menjawab dua pertanyaan dari penelitian ini, bagaimana tindak pidana memperdagangkan perangkat telekomunikasi (handphone) yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 265/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Smg dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perdagangan handphone yang tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi.
Penelitian ini bersifat kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui hukum pidana Islam dan hukum positif, yaitu menelaah aturan-aturan hukum pidana Islam dan hukum positif untuk menemukan legalitas putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Smg.
Hasil penelitian ini menyimpulkan untuk yang pertama yaitu, sanksi yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan pelaku, karena pelaku sudah sengaja melakukan tindak pidana perdagangan handphone yang tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi dan akan mendapat sanksi yang diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, yaitu berupa pidana penjara dan denda. Kedua, dalam hukum pidana Islam sanksi terhadap tindak pidana tersebut adalah ta’zir.