Penolakan pemakaman jenazah covid-19 pertama kali terjadi di tasikmalaya dan makassar, namun kasus penolakan pemakaman yang cukup menyita perhatian adalah yang terjadi di banyumas dan di semarang. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang merasa takut akan tertular virus dari jenazah pasien covid-19. Penolakan pemakaman jenazah merupakan perbuatan pidana karena melanggar pasal 14 UU No 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Dalam Hukum Islam sanksi bagi pelaku penolakan pemakaman jenazah ini hanya terbatas pada jarimah ta’zir, namun dalam jarimah ta’zir sendiri ada berbagai macam hukuman. Sehingga, penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut terkait hukuman yang tepat untuk pelaku penolakan pemakaman jenazah dalam Hukum Islam.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan hukuman bagi pelaku penolakan pemakaman jenazah Covid-19 yang disajikan dalam bentuk deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif, karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yakni, data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan hukuman bagi pelaku penolakan pemakaman jenazah Covid-19, baik dalam kitab, buku, serta literatul ilmiah lainnya. Penulis melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait.
Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan mengenai: bagaimana sanksi pidana pelaku penolakan pemakaman jenazah covid-19 menurut hukum positif dan bagaimana sanksi pidana pelaku penolakan pemakaman jenazah covid-19 menurut perspektif hukum Islam.
1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa tindakan penolakan pemakaman jenazah Covid-19 merupakan bentuk pelanggaran dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular karena terpenuhinya unsur “dengan sengaja” dalam pasal tersebut, unsur ini berhubungan erat dengan niat atau kehendak seseorang untuk melakukan tindak pidana. Kemudian unsur “menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah” yang berarti merintangi atau menutupi, dalam hal ini pemakaman jenazah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan penanggulangan wabah. Untuk membuktikan unsur pelaku tindak pidana dan kesengajaan dalam pasal ini wajib memperhatikan unsur objektif yaitu perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dalam upaya penanggulangan wabah ini dapat digunakan bagi pelaku penolakan pemakaman jenazah Covid-19. Sebagai tambahan dalam penegakan hukum juga dapat menggunakan pasal 178 KUHP karena terpenuhinya unsur “merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan”.
2. Kemudian dalam Hukum Pidana Islam pelaku penolakan pemakaman jenazah ini termasuk dalam jarimah ta’zir. Dalam pelaksanaannya hukuman ta’zir memberikan kewenangan secara mutlak kepada hakim atau qadhi untuk memberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan pelaku karena tidak terdapat dalam al-Qur’an dan Hadits.