Penelitian ini menjelaskan mengenai penanganan tindak pidana ujaran kebencian pada Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst. serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan pada Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif yang menghasilkan data deskriptif serta menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini meliputi, data sekunder berupa data-data penanganan tindak pidana ujaran kebencian melalui media soisal.
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Pst bahwa terdakwa ujaran kebencian Ina Yuniarti asal Sukabumi, diputus bebas oleh pengadilan. Putusan bebas tersebut setelah melalui beberapa rangkaian proses pengadilan yaitu analisa tingkat pertama, tahap pledoi/pembelaan, kesimpulan, pertimbangan hakim dan putusan. putusan menyatakan terdakwa Ina Yuniarti tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 27 ayat 4 jo Pasal 45 ayat 4 UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum.
Berdasarkan hasil Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Pst bahwa terdakwa Ina Yuniarti dibebaskan dari dakwaan. Adapun faktor-faktor pembebasan tersebut karena tidak terbukti terdawa menyebarkan video untuk kepentingan ujaran kebencian. Saudara ini menyebarkan video hanya untuk memberitahu tentang keberadaan dirinya. Faktor internal yang dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan adalah profesionalisme hakim. Profesionalisme yang meliputi pengetahuan, wawasan, dan keahlian yang ditunjang dengan ketelitian merupakan faktor yang mempengaruhi cara hakim dalam mengambil keputusan. Masalah profesionalisme ini juga seringkali dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan, oleh karena itu hakim yang menangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, jika dibandingkan dengan hakim yang kurang mengindahkan etika profesi. Sekalipun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menyelesaikan perkara, menegakkan hukum dan memberikan keadilan