Kejahatan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban, baik secara fisik maupun mental sehingga banyak di antaranya mengalami trauma berkepanjangan. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut mengatur tentang sanksi pidana kebiri kimia. Penerapan hukuman kimia kebiri menimbulkan pro dan kontra dalam kehidupan manusia karena dianggap belum menimbulkan efek jera. Skripsi ini betujuan untuk mengetahui efektivitas dari sanksi kebiri kimia dengan kebijakan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual dan menganalisis perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi kebiri kimia pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dan bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder, yaitu menggunakan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis.
Penelitian ini menemukan dua hal. Pertama, melalui analisis dari teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa sanksi kebiri kimia dinilai belum menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia jika dilihat dengan kebijakan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Kedua, dalam hukum pidana Islam tindak kekerasan seksual terhadap anak masuk dalam jarīmah ḥudūd, namun jika dikaitkan dengan sanksi tindakan kebiri kimia, maka dalam hukum pidana Islam penetapan hukuman oleh hakim dikategorikan sebagai hukuman ta’zīr.