Pembagian harta waris pusaka tinggi adat Minangkabau terhadap perempuan masih mendapatkan respon yang kurang baik dari masyarakat luas. Menganggap bahwa pembagian waris tersebut tidak sejalan dengan aturan hukum waris Islam. Sedangkan falsafah adat mengatakan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan metode baru dalam menganalisis pembagian harta waris pusaka tinggi adat Minangkabau dari kacamata gender dengan menggunakan metode mubadālah sebagai alat analisis.
Manfaat penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan pembagian harta waris pusaka tinggi secara adil dan bermartabat. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi di nagari sikabau.
Hasil penelitian pembagian harta waris pusaka tinggi adat Minangkabau menggunakan hukum waris adat, yang ditarik menurut garis matrilineal. Harta tersebut bersifat kolektif yang dimiliki oleh kaum dan hanya diberikan kepada perempuan sebagai hak pakai, sedangkan laki-laki memiliki hak atur sebagai mamak kepala waris. Harta tersebut tidak boleh diperjualbelikan maupun digadaikan kecuali memenuhi empat syarat adat yang telah berlaku dan mendapat persetujuan dari mamak sebagai kepala waris. Pemaknaan mubadālah terhadap kedudukan perempuan dalam sistem pembagian harta waris pusaka tinggi adat Minangkabau sudah menerapkan prinsip-prinsip dan visi mubadālah. Nilai-nilai yang terkandung dalam harta waris pusaka tinggi sudah menyapa keduanya dalam hal sama-sama bertanggung jawab, nilai keadilan, saling tolong menolong, saling kerja sama dalam mengurus harta pusaka tinggi