Penegakan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan kematian yang memicu pergerakan kampanye menyuarakan Hak Asasi Manusia menuntut terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Lemahnya kedudukan perempuan dalam masyarakat membuat mereka rentan mengalami kekerasan hingga berujung kematian (femisida). Salah satu contoh kasus femisida yang menimpa pada seorang istri bernama Letty Sultri yang mendapatkan kekerasan oleh suaminya hingga mengakibatkan kematian. Kasus tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sehingga terdapat urgensitas yang dapat diteliti mengenai ketentuan hukum terhadap korban femisida serta implementasi penegakan hukum pada korbannya terkait kekerasan gender perspektif keadilan gender di Indonesia.
Fokus penelitian ini membahas tentang bagaimana ketentuan hukum terhadap korban femisida di Indonesia, dan implementasi penegakan hukum pada korban femisida terkait kekerasan gender dalam putusan PN Jakarta timur nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim perspektif keadilan gender. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif menekankan pada penelitian hukum kepustakaan, ruang lingkup penelitian akan dilakukan dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis. Dengan sumber data primer sehingga hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Penegakan hukum terhadap korban femisida mengacu pada pasal 340 KUHP yakni penjara seumur hidup. Aturan normatif lain yang memuat ketentuan hukum tersebut di antaranya Pasal 338 KUHP, UU Perlindungan Anak Pasal 76D, UU PKDRT Pasal 44 Ayat (1 dan 3), serta UU TPKS Pasal 12. Melalui DUHAM dan CEDAW Putusan yang dijatuhkan hakim terkesan terlalu berat jika berdasar pada Hak Asasi Manusia. Alasan yang diambil dari putusan yang diberikan pada tersangka sudah sesuai namun masih ada hal-hal tertentu yang belum di libatkan pada hasil akhir yang telah ditetapkan. Penegakan hukum terhadap korban sudah sesuai dengan prosedur yang ada namun belum terlalu spesifik menjelaskan mengenai femisida hingga putusan nya masih berasas Peradilan bebas terjaminnya objektifitas, imparsialitas, adil dan manusiawi.