Perkawinan silariang merupakan bentuk perkawinan yang dilarang oleh masyarakat Suku Bugis Makassar, karena dapat menimbulkan siri’ yang berakhir pada pemberian sanksi pidana adat. Pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku dan adanya beberapa kemiripan, silariang dianggap oleh masyarakat sama dengan zina. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pidana Islam dengan menjadikan perkawinan silariang sebagai objek utama.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku yang nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari proses wawancara dengan beberapa informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, penelitian-penelitian terdahulu, segala hal yang dapat mendukung data tentang penelitian ini. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan field research, yang terdiri dari tahap observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, kemudian gambaran kesimpulan.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat temuan bahwa pertama pernikahan silariang yang memenuhi unsur dan pembuktian jarīmah zina dalam hukum pidana Islam diberikan sanksi bagi pelaku muhsan hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan di rājām. Sedangkan hukuman bagi pelaku ghairu muhsan adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan atau dipenjara selama satu tahun lamanya. Kedua, apabila tidak memenuhi unsur dan pembuktian jarīmah zina, maka kasus silariang termasuk dalam jarīmah tā’zir. Atas dasar mengganggu ketertiban umum dengan melanggar hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat Bugis Makassar dan karena hukuman yang tidak ditetapkan hukumannya dalam al-qur’an dan hadits, telah melakukan kejahatan atau pidana yang belum memenuhi syarat untuk dihukum maka termasuk dalam kategori jarīmah tā’zir.