Kebebasan berpendapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan, membatu lahirnya berbagai infrastrukur Negara dengan menyampaikan kebutuhan masyarakat. Dengan lahirnya media sosial dapat menjadi alat untuk menyampaikan pendapat seorang dengan mudah agar dapat terlaksana asas kebebasan berpendapat, namun kerap kali pendapat seseorang yang disampaikan melalui media sosial melewati batas wajar dan didasari dengan kebencian. Hal tersebut menimbulkan masalah karena bertentangan dengan ajaran hukum dan tidak disertai dengan tanggungjawab atas pengunaan media sosial. Sehingga diperlukan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi melalui media sosial.
Guna memberikan pemahaman dan batasan dalam menggunakan media social, maka pemerintah meregulasikan peraturan-peraturan yang membatasi pelaksaan hak atas kebebasan berpendapat tersebut. Pembatasan tersebut ditinjau dengan upaya pemenuhan HAM dalam negara hukum merupakan hal yang kontradiksi yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini. Selain itu diuraikan pula mengenai pembatasan-pembatasan tehadap kebebasan berpendapat melalui media social di Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan serta batasan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum yang ada pada undang-undang informasi dan traksaksi elektronik dengan undang-undang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.
Jenis penelitian ini hukum komparasi dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (library research). Dilengkapi dengan data primer hasil dari analisis UUD 1945 pada pasal 28, berbagai peraturan perundang undangan, surat edaran kepolisian dan data sekunder dari referensi-referensi buku, artikel, karya ilmiah, jurnal, media cetak, majalah dan website, serta data tersier. Dalam hal ini dengan menggunakan undang-undang tentang kebebasan berekspresi di muka umum dan undang-undang Informasi dan Transkasi Elektronik yang diolah dengan metode analisis kualitatif secara Komparatif.
Hasil temuan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu perbandingan atas kebebasan berekspresi diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tantang Informasi dan Trasaksi Elekrtonik dan batasan batasan dalam berpendapat pasal 27 dan 28 dengan undang-undang No 9 Tahun 1998. Kedua yaitu permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik, seperti apa bentuk ekspresi yang dianggap sebagai ujaran kebencian yakni penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi dan berita bohong terhadap sesama masyarakat atau penguasa di muka umum dapat berupa menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan.