Kebohongan status dalam perkawinan selalu menjadi titik persoalan yang sering terjadi, bukan hanya pada mereka yang sudah pernah melakukan hubungan seks di luar perkawinan, atau yang telah hamil duluan, tetapi pada mereka yang sudah pernah menikah dengan sah menurut Undang-undang. Kemudian ingin melakukan perkawinan lagi (poligami) sehingga menyembunyikan status perkawinannya pada wanita yang hendak dia nikahi bagaimanapun caranya, seperti dengan membuat KTP palsu yang masih perjaka. Sudah banyak kasus semacam ini terjadi di Indonesia, seperti seorang polisi wanita di Sumatera Selatan yang ditipu oleh seorang lelaki yang merupakan suaminya. Awalnya lelaki itu mengaku masih lajang pada si wanita, hinggal suatu setelah 4 tahun perkawinan baru terungkap identitasnya. Begitupun kasus yang menjadi pembahasan pada forum Bahtsul Masail NU, yakni Hukum Pernikahan Lelaki Beristri yang Mengaku Lanjang, yang kemudian dijadikan sebagai bahan penelitian pada skripsi ini, yang menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh LBM NU dalam memandang hukum pernikahan lelaki beristri yang mengaku lajang?. Kedua, bagaimana putusan masail hukum pernikahan lelaki beristri yang mengaku lajang ditinjau dari perjanjian pra nikah dan pemalsuan identitas.
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yaitu dengan mengambil referensi pustaka dan dokumen yang relevan dengan masalah ini. Adapun sumber datanya adalah primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis.
Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa metode penetapan hukum hasil bahtsul masail NU tentang pernikahan lelaki beristri yang mengaku lajang menggunakan metode qouly yaitu dengan mencari jawaban pada kitab-kitab fikih dari madzhab empat. Sedangkan jika ditinjau dari perjanjian pra nikah dan pemalsuan identitas dalam peraturan perundang-undangan terjadi perbedaan, yaitu pada sisi akibat hukumnya, jika pada putusan bahtsul masail, syarat status lajangnya bila disebutkan ketika akad maka akan berdampak pada hak khiyar manakala diingkari. Namun pada KHI cukup dibuat perjanjian pra nikah dan disahkan oleh pegawai pencatatan nikah. Kemudian pada perpektif pemalsuan identitas dalam putusan bahtsul masail hanya mengatakan hukum haramnya saja, sedangkan pada KHI Pasal 72 ayat 2 menegaskan adanya hak pembatalan perkawinan bagi korban pemalsuan.