Perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang No 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh. Pemberian hak pesangon seringkali tidak sesuai dengan regulasi perundang-undangan ketenagakerjaan, secara yuridis pekerja atau buruh memang manusia yang bebas sebagaimana prinsip negara bahwa setiap warga negara tidak boleh diperbudak, diperulur, dan diperhamba serta berhak mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak.
Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah pemutusan hubungan kerja yang terjadi di RS. Ananda Salatiga pada tahun 2019, sebanyak 68 perawat terkena PHK secara sepihak dan para perawat tersebut tidak mendapatkan hak-hak mereka seperti pesangon, kekurangan BPJS Ketenagakerjaan, dan kekurangan THR. Serta peran Dinas perindustrian dan ketenagakerjaan Kota Salatiga dalam proses mediasi dan juga analisis landasan yuridis terhadap anjuran yang diberikan oleh mediator.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan Case Approach (Pendekatan Kasus). Adapun teknik pengumpulan data, penulis melakukan studi pustaka/kepustakaan (studi dokumen) dan wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam PHK dan upaya penyelesaian perselisihan PHK, selanjutnya data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis kualitatif.
Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku akan tetapi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di RS. Ananda Salatiga pada tahun 2019 tidak sesuai prosedur pemutusan hubungan kerja. Hal ini jelas tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum/Undang-Undang yang ada.