Cybercrime secara universal tidak berbeda dengan hukum pidana Islam baik secara karakteristik dan unsur-unsurnya. Penyebaran berita bohong dan menyesatkan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau paling tidak untuk merugikan orang lain atau bahkan dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan menyesatan dapat dikategorikan sebagai penipuan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana cybercrime dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terḥadap ancaman pidana pelaku kejahatan cybercrime dalam Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif yuridis yaitu suatu metode penelitian hukum bersifat normatif yang menganalisis norma yang ada didalam Pasal 28 Ayat 1 jo Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transasksi Elektronik terḥadap tinjauan Hukum Pidana islam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana menyebarkan berita bohong atau hoax dalam Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45A Ayat (1) terdapat kesamaan dengan unsur-unsur jarīmah ta’zir, sehingga ancaman pidana kejahatan cybercrime ini dikategorikan sebagai jarīmah ta’zir, yakni diserahkan kepada kafārat. untuk diberikan hukuman yang bersifat pendidikan, karena Al-Qur’an dan Ḥadis tidak menentukan hukuman secara khusus atau hukuman pokoknya.