Pengemis merupakan orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan barbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Di Kudus fenomena anak mengemis di jalan-jalan sering ditemukan, dimana anak-anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua malah mencari uang dengan mengemis dijalan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus, untuk mengetahui pandangan hukum baik secara islam maupun positif, serta upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kabupaten Kudus.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal) yaitu mengkaji masalah anak yang bekerja sebagai pengemis diteliti dengan mengacu sumber hukum yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Dalam hal ini yang menjadi sumber data yaitu pemerintah kabupaten kudus serta pengemis di Kabupaten Kudus jalanan di Kabupaten Kudus. Selanjutnya Data Sekunder pada penelitian ini meliputi UUD 1945, KUHP, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 15 Tahun 2017, Al-qur’an, Hadist, buku, artikel, jurnal, maupun karya ilmiah lain. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam bentuk kalimat-kalimat yang berisi penjelasan tentang penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena anak-anak menjadi pengemis di Kabupaten Kudus masih banyak terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti memilih empat anak sebagai informan utama. Dari keempat anak tersebut, mereka menyatakan bahwa alasan mereka mengemis adalah karena situasi ekonomi keluarga mereka yang kebanyakan berasal dari keluarga menengah ke bawah. Pandangan hukum Islam terhadap fenomena anak sebagai pengemis juga dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip agama dan hak-hak anak. Sedangkan dalam Hukum positif pandangan anak sebagai pengemis merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak. UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara”.