Tindak pidana kekerasan anak yang paling mendominasi adalah kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sangat serius dimana akibat dari kejahatan tersebut bukan hanya melukai fisik akan tetapi juga melukai mental dan psikis korbannya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds sudah sesuai dengan pasal 81 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Penelitian ini, difokuskan pada jenis penelitian hukum empiris, penelitian ini mengkaji terkait ketentuan hukum dalam putusan di Pengadilan Negeri Kudus, pendekatan yuridis sosiologis adalah mengkaji tentang “apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan” .
Hasil dari penelitian penulis yaitu bahwa hakim dalam mempertimbangkan perkara di pengadilan terhadap tindak pidana kekerasan seksual menggunakan 3 (tiga) tahapan yaitu tahap menganalisis perbuatan pidana, tahap analisis pertanggungjawaban pidana, dan tahap penentuan pemidanaan. Hakim dalam memutus menggunakan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds sudah tepat. Sedangkan analisis yuridis Dengan menggunakan pasal 81 ayat (3) melihat dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis putusan hakim terhadap perkara Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds tentang kekerasan seksual terhadap anak tidak memenuhi aspek yuridis dan filosofis seharusnya terdakwa dihukum 20 tahun penjara.