Penelitian ini bertujuan untuk meninjau tentang pemalsuan surat rapid test dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Tindak pidana pemalsuan surat rapid test marak terjadi karna adanya covid-19 di tahun 2020-2021. Pemalsuan surat rapid test ini dilakukan oleh seorang pemilik fotokopi dan karyawan yang bekerja di tempat tersebut, mengenai kasus tersebut termasuk kedalam pemalsuan surat rapid test yang dilakukan oleh orang orang yang bukan berprofesi sebagai dokter.
Penelitian ini merupakan kualitatif berupa yuridis normatif. Data bersumber dari putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr. Penelitian menggunakan hukum normatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti melalui interpretasi dan analisis mendalam terhadap data-data yang diperoleh.
Penelitian ini menemukan dua hal. Pertama, penjatuhan hukum positif dalam putusan dapat dikenakan lebih dari 10 (sepuluh) bulan kepada terdakwa yang terdapat dalam pasal 268 KUHP ayat (1), mengingat pemalsuan surat ini dapat mengancam nyawa seseorang. Kedua, dalam hukum Islam belum ada hukum yang mengenai pemalsuan surat akan tetapi pemalsuan surat dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagi jarimah ta zir karna sama seperti kasus yang terjadi pada masa Umar bin Khatab.