Hakim memiliki hak khusus dalam menyelesaikan kewenangan berdasarkan jabatannya untuk memberikan suatu putusan, namun Hakim dalam mengadili, dilarang memberikan putusan yang tidak diminta atau melebihi yang diminta (ultra petitum). Hakim tidak boleh memutuskan pemberian nafkah ‘iddah, dan mutah jika tidak ada dalam permohonannya. Namun dalam prakteknya Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dengan putusan nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb membebankan nafkah ‘iddah dan mutah kepada Pemohon dalam perkara cerai talak verstek dimana Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan. Dengan kata lain Termohon tidak menuntut hak-hak nya di persidangan. Atas dasar fakta ini, tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam penetapan nafkah ‘iddah dan mutah dalam perkara cerai talak verstek. Kedua, untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis dalam putusan nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research). Dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Ambarawa, dan menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Ambarawa Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb. Kemudian bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang terkait. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data-data dianalisis dengan metode deskriptif analisis.
Penelitian ini menyimpulkan, Pertama, Pertimbangan Hakim dapat dibenarkan berdasarkan Hukum Islam karena dalam kasus ini Hakim memberikan nafkah ‘iddah dan mutah kepada istri nusyuz dengan mempertimbangkan dari sisi kemaslahatan dan dalam Hukum Islam tidak dosa memberikan nafkah ‘iddah dan mutah meskipun itu tidak wajib dan dalam hal ini karena suami ridha maka putusan Hakim dapat dibenarkan. Kedua, Putusan Hakim nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb dalam perkara cerai talak verstek secara yuridis sudah sesuai dengan pasal 41 huruf c undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan Hakim mempunyai hak ex officio untuk memutuskan perkara yang tidak dimohonkan sehingga Hakim dapat membebankan nafkah ‘iddah dan mutah kepada Pemohon.