Dalam peristiwa kehamilan yang terjadi sebelum perkawinan, anak yang dilahirkan memiliki status anak tidak sah. Dalam hal ini, menjadi permasalahan yang sangat penting untuk dibahas, karena hal tersebut menyangkut hak dari anak yang lahir akibat dari kesalahan orang tua. Fenomena tersebut terjadi di negara Indonesia dan negara Brunei Darussalam. Penulis kemudian mencoba merumuskan beberapa rumusan masalah berkaitan dengan nafkah anak luar perkawinan. Masalah pokok dalam penelitian ini ada dua, bagaimana tinjauan yuridis pengaturan perundang-undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam? Dan menjelaskan persamaan dan perbedaan keduanya?.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) dengan metode penelitian komparatif. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Negara Indonesia dalam pengaturan perundang-undangan secara khusus tidak menjelaskan masalah nafkah, namun apa yang dituntut ulama fikih tentang nafkah telah diakomodir UU Perkawinan dan KHI tercakup dalam hak dan kewajiban suami isteri. Negara Brunei Darussalam dalam Undang-Undang Keluarga Islam tahun 1999 dan Laws Of Brunei tahun 2012 tentang nafkah anak tak sah taraf hanya didapat dari ibu dan keluarga ibu. Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki persamaan dan perbedaan pengaturan, akan tetapi kedua negara tidak serta merta dalam undang-undang hukum keluarga tujuannya untuk kemaslahatan bagi umat.