Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hukuman bagi penyalahguna narkotika adalah penjara dan rehabilitasi. Namun, banyak kasus penyalahguna narkotika hanya dihukum penjara. Hukuman penjara bagi seorang terpidana penyalahgunaan narkotika dianggap kurang efektif, maka harus ada rehabilitasi sebagai penyembuhan agar si pengguna sadar akan bahaya narkotika.
Penelitian ini menggunakan metodelogi penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu sumber data sekunder yakni data yang bersumber dari buku-buku, undang-undang, jurnal, skripsi terdahulu.
Penerapan double track system dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Keberagaman istilah pengguna narkotika dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 membuat kebingungan aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi tindakan. Menurut hukum Islam ada perbedaan mengenai sanksi penyalahgunaan narkotika. Kedua sanksi tersebut adalah sanksi Ta’zir dan hukuman had. Penerapan sanksi rehabilitasi menurut pandangan hukum islam juga diperbolehkan