Kasus pembunuhan di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh orang normal, melainkan dilakukan juga oleh Orang Dengan Ganggguan Jiwa (ODGJ) dan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Pada dasarnya, apabila seseorang yang mengidap gangguan kejiwaan melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jiwanya cacat. Mengingat ODMK level masalah kejiwaan yang diderita lebih rendah dari pada ODGJ dan masih bisa berperilaku layaknya orang normal jika sedang tidak kambuh. Maka, permasalahannya bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ dan ODMK dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif di Indonesia.
Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (library research). Setelah data terkumpul, dianalisis dan disajika dengan metode deskriptif analitik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, ODGJ tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jiwanya cacat namun diganti dengan tindakan lain seperti rehabilitasi, dan lain sebagainya. Sedangkan ODMK bisa saja dimintai pertanggungjawaban tergantung dari hasil pemeriksaan jiwa. Berdasarkan hukum pidana Islam, ODGJ tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena hilang akal, namun dikenakan diyāt sebagai pengganti qiṣāṣ. Sedangkan ODMK bisa dimintai pertanggungjawaban karena memiliki kecakapan walaupun tidak sempurna.