Perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang cukup signifikan pada pertumbuhan transaksi elektronik, terutama dalam perdagangan dan investasi. Salah satu perkembangan yang menonjol adalah munculnya aset kripto sebagai bentuk aset digital dengan nilai jual yang tinggi. Di Indonesia, aset kripto juga menjadi sorotan banyak orang sebagai investasi yang dirasa menguntungkan. Seiring dengan kemajuan tersebut, Indonesia telah mengalami perkembangan yang maju dan memasuki era digital dengan adanya teknologi informasi seperti internet. Perubahan ini telah mengubah cara berpikir masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi dan memicu adanya perubahan dalam bidang hukum atau regulasi.
Sebagai salah satu bentuk investasi, aset kripto tidak lepas dari potensi kerugian. Salah satu potensi yang dapat terjadi di dalam aktivitas jual beli kripto adalah forced delisitng. Salah satu kripto yang mengalami forced delisting adalah vidycoin yang diterbitkan oleh PT Rechain Digital Indonesia. Alasan kripto tersebut delisting oleh sebab aktivitas pembelian langsung menggunakan sistem Multi Level Marketing (MLM) vidycoin yang ternyata tidak memiliki ijin kementrian perdagangan. Delisting-nya Vidycoin dari Indodax (plaftorm jual beli kripto) memberikan dampak negatif terhadap merosotnya harga vidycoin dan tentunya menimbulkan kerugian bagi para investor yang berinvestasi pada aset kripto vidycoin. Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu terkait dengan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor terhadap delisting (penghapusan) aset kripto vidycoin pada market indodax.
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dari para narasumber, serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data-data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analitis, sehingga menghasilkan penjelasan yang akurat dan mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang aset kripto tidak optimal oleh sebab hanya mendapatkan perlidungan tidak hilangnya aset kripto dengan mengumpulkannya dalam suatu wadah/wallet. Berbeda dengan investor saham, dimana apabila saham yang dipegang emitennya delisting di Bursa Efek Indonesia, maka perusahaan penerbit saham wajib membeli kembali (buyback). Bagi perusahaan penerbit vidycoin dapat dikenakan pidana dengan ancaman hukuman pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.0000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak sebanding dengan potensi kerugian yang dapat terjadi. Untuk itu, oleh karena kesalahan terjadi akibat penipuan (fraud) yang dilakukan perusahaan penerbit, maka bagi pemegang aset kripto vidycoin dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Pengadilan Negeri dengan tuntutan pengembalian sejumlah uang.