Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, yang pada prinsipnya, melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam putusan perkara praperadilan No.13/Pid.Prap/2017/PN.Smg tentang objek permohonan sah atau tidaknya status penetapan tersangka tindak pidana penyertaan korupsi, hakim praperadilan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendeketan penelitian studi kasus (case study).
Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer berdasarkan wawancara dan putusan perkara
No.13/Pid.Prap/2017PN.Smg. dan data sekunder. Teknik pengumpulan data ini adalah dengan wawancara dengan hakim dan
studi kepustakaan, setelah data terkumpul data diolah dengan metode dan pengolahan yang bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi
praperadilan diterapkan secara tepat terhadap sebuah kasus.
Hasil penelitian dari putusan Praperadilan Nomor
13/Pid.Prap/2017/PN.Smg Pertama, hakim praperadilan mengabulkan permohonan Praperadilan secara seluruhnya dengan pertimbangan bahwa dalam pembuktian yang dihadirkan oleh termohon dianggap belum bisa membenarkan bahwa pemohon telah melakukan perbuatan tindak pidana, sehingga status penetepan atas diri pemohon oleh pengadilan dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Kedua, untuk implikasi majelis hakim praperadilan, mengabulkan permohonan praperadilan pemohon dan memberikan rehabilitasi terhadap kedudukan, harkat dan martabat pemohon yang berarti kedudukan pemohon sebagai Bupati Kab. Jepara yang saat itu dinonaktifkan, kembali diaktifkan sebagai Bupati dan hasil putusan tersebut disiarkan di media massa, instansi tempat pemohon bekerja dan domisili tempat
vii tinggal pemohon sehingga stigma negatif masyarakat atas dakwaan kasus yang didakwakan kepada pemohon dapat dipulihkan dan pemohon dapat kembali dihargai oleh masyarakat lingkungannya.