Poligami masih menjadi fenomena yang sering menjadi bahan perdebatan di Indonesia. Pada penelitian yang penulis lakukan yakni membahas dua putusan Pengadilan Agama Purwodadi. Dalam kedua putusan ini mempunyai kesamaan yaitu telah melakukan zina sebagai alasan poligami. Tetapi, putusan Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd diterima dan putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd ditolak.
Pokok masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd dan bagaimana analisis komparatif hukum formil dan materiil terhadap putusan Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Dengan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Pada hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa zina memang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus kedua perkara tersebut tetapi hakim dalam memutus kedua perkara ini yaitu dengan mempertimbangkan syarat-syarat alternatif dan kumulatif izin poligami yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga sudah mempertimbangkan hukum formil dan hukum materiil yakni apabila hakim tidak memutuskan seperti amar putusan kedua perkara tersebut, maka akan menimbulkan mudharat.