Latar belakang penulisan skripsi ini adalah berdasarkan persoalan dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan akibat kawin hamil yang sering terjadi di KUA. Antara satu KUA dengan yang lain terdapat perbedaan dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan akibat kawin hamil, salah satunya yang terjadi di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
Tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini adalah 1) Mengetahui proses penetapan KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan dalam permasalahan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil. 2) Mengetahui landasan hukum dalam penetapan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil oleh KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan perbandingan. Kedalaman informasi diperoleh dari para narasumber yaitu Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat, Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan, tokoh agama di kedua Kecamatan, serta para pegawi di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan dengan wawancara langsung. Sedangkan data yang lain diperoleh dengan observasi dan dokumentasi secara langsung ke KUA Kecamatan Semarang Barat dan ke KUA Kecamatan Ngaliyan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala KUA Ngaliyan menetapkan wali hakim bagi anak perempuan akibat kawin hamil yang lahir kurang dari enam bulan, dan menetapkan dengan wali nasab untuk yang lahir lebih dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya. Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat berapapun usia dalam kandungan ibunya, jika orang tuanya mengakui telah hamil sebelum akad nikah, ditetapkan dengan wali hakim. Untuk pencatatan di akta nikah Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat mencatat sesuai dengan penetapan wali nikah yang dilaksanakan ketika akad nikah. Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan mencatat dengan wali nasab, asalkan anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah kedua orang tuanya. Latar belakang penetapan terebut dipengaruhi beberapa faktor: 1) Pandangan kepala KUA dalam penentuan nasab anak perempuan akibat kawin hamil. 2) Dalil yang diterapkan dalam penetapan wali nikah anak akibat kawin hamil. 3) Kebijakan pencatatan pernikahan.