Metode pembayaran Cash On Delivery (COD) adalah metode yang memudahkan konsumen yang tidak memiliki ATM dapat membayar ditempat. Pada praktek jual beli ini konsumen memesan dan memeilih metode COD, jual beli sistem COD termasuk dalam akad jual beli biasa, namun dalam pengiriman barang menggunakan akad wakalah karena dalam hal ini karena pelaku usaha tidak dapat mengantar dan melakukan sendiri sehingga menggunakan jasa orang lain sebagai muwakil, yang dipandang mampu menggantikannya dalam penyerahan barang kepada konsumen, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.
Masalah dalam penelitian ini bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi hak-hak pelaku usaha dalam praktek jual beli sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) di E-commerce Shopee, tiktok dan Lazada dan bagaimana tinjauan hukum positif terhadap implementasi hak-hak pelaku usaha dalam praktek jual beli sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) di E-commerce Shopee, tiktok dan Lazada.
Jenis penelitian ini menggunakan metode ipenelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi,idokumentasi.
Hasil penelitian ini bahwa dalam Islam sistem pembayaran COD boleh dilakukan dan hak pelaku usaha terpenuhi namun ada oknum nakal yang menjadikan hak pelaku usaha tidak terpenuhi, pembatalan pembayaran COD menggunakan khiyar Ru’yah karena konsumen dapat membatalkan akad jika barang yang dikirim terdapat cacat. Menurut hukum positif bahwa hak pelaku usaha yang tidak terpenuhi sebab adanya oknum yang tidak mau melakukan kewajibanya dan memberikan hak pelaku usaha dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini pihak E-commerce sudah mengupayakan mengenai adanya hak-hak pelaku usaha.