Asas perkawinan di Indonesia adalah asas monogami, namun asas ini bukanlah asas monogami mutlak. Poligami diperbolehkan dalam status hukum darurat dan disertai persyaratan yang ketat. Putusan perkara nomor 1496/Pdt.G/ 2021/PA.Bjn, hakim memutuskan dan mengkabulkan izin poligami dengan alasan istri tidak kuat dalam berhubungan seksual namun pemohon mendalilkan kemampuan seksualnya meningkat dan istri merasa kewalahan dalam melayaninya. Hakim mengabulkan dengan menggunakan dasar Pasal 4 (c) dan Pasal 57 (c) KHI yang mana tidak sesuai dengan syarat alternatif izin poligami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn tentang syarat alternatif dan kumulatif terhadap izin poligami menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum (primer, sekunder, tersier). Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan analisis deskriptif-analitis.
Hasil penelitian bahwa penggunaan Pasal 4 (c) dan Pasal 57 (c) KHI tidak sesuai dengan syarat alternatif karena di dalam pernikahan telah dikaruniai 6 orang anak serta tidak adanya bukti yang menunjukkan termohon tidak dapat melahirkan keturunan baik berupa surat keterangan dokter maupun pernyataan dari para saksi. Dan Pasal 5 (b) sebagai syarat kumulatif, suami tidak melampirkan slip gaji. Keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim kurang sesuai dengan konteks Hukum Islam seakan-akan Hakim hanya memikirkan kemaslahatan suami daripada istri sebab menjadikan QS An-Nisa’ : 3 sebagai dalil pembenar bagi kebolehan poligami, mengingat ayat itu bukan diturunkan dalam konteks pembicaraan poligami, melainkan dalam pembicaraan anak yatim dan perlakuan tidak adil yang menimpa mereka