Pernikahan dalam masa ‘iddah mantan istri yaitu pernikahan yang dilakukan oleh mantan suami dengan perempuan lain ketika masa ‘iddah mantan istrinya masih berlangsung. Adapun perceraian keduanya dengan jalan talak raj’i. Di Indonesia pernikahan dalam masa ‘iddah hanya diatur dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Akan tetapi, ketentuan di dalam surat edaran tersebut dinilai kontradiktif, khususnya pada point 3,4, dan 5. Selain itu tidak adanya syarat-syarat yang jelas mengenai teknis pelaksanaan surat edaran, sehingga terdapat perbedaan pada tiap KUA dalam mengimplemantasikan surat edaran tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kota Semarang
Adapun jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dari hasil wawancara pada lima KUA kota Semarang, serta dokumentasi penulis dengan narasumber.
Hasil dari penelitian ini adalah, Pertama, penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa ‘iddah istri pada lima KUA di Kota Semarang menghasilkan dua klaster berbeda; a) menerapkan surat edaran dengan menolak adanya pendaftaran pernikahan dalam masa ‘iddah. b) tidak menerapkan surat edaran sehingga membolehkan pendaftaran pernikahan dalam masa ‘iddah dengan syarat mantan suami yang akan menikah dengan perempuan lain membuat surat pernyataan bermaterai bahwa ia tidak akan merujuk mantan istrinya ketika masih dalam masa ‘iddah. Kedua Surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sudah berjalan secara efektif di KUA Semarang dilihat dari segi hukum, penegak hukum, sarana dan fasiltas, kepatuhan masyarakat dan kebiasaan