Undang-Undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan mengenai kedudukan anak luar kawin. Anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan anak luar kawin di Pengadilan Agama Bekasi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak luar kawin pada penetapan Pengadilan Agama Bekasi.
Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris tentang penerapan hukum untuk mencapai tujuan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Bekasi. Data primer berupa wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Bekasi. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Penetapan Pengadilan, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang HAM, Kompilasi Hukum Islam, dan publikasi terkait lainnya. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan dari 5 (lima) perkara anak luar kawin tidak semua perkara dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Bekasi. Hal ini menyebabkan majelis hakim tidak dapat memberikan hak-hak yang dimiliki anak kepada kedua orang tuanya sebagaimana ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin pada penetapan Pengadilan Agama Bekasi diwujudkan melalui cara dikabulkannya perkara tersebut, meskipun Pasal 43 Undang-Undang perkawinan jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan demikian. Hakim menggunakan frasa “anak biologis” dalam mengabulkan, sebagai pembeda antara anak sah dengan anak yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah.